Sedikitnya ada 31 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat rapor merah karena realisasi keuangan APBD 2014 per UPTD sampai dengan 28 Pebruari baru mencapai 5-20 persen berdasarkan deviasi keuangan. Sementara di tingkat SKPD induk setidaknya ada 11 SKPD yang mendapat rapor merah karena realisasi keuangan juga sama dengan posisi UPTD. Hal itu terungkap pada pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) Bulan Pebruari 2014 yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Rabu (12/3/2014).
Dalam rapat tersebut, Karo Pembangunan Farly Kotambunan, SE melaporkan, Rencana Umum Pengadaan (RUP) sampai pada posisi tanggal 11 Maret 2014, dari 106 SKPD, ada 31 SKPD belum menayangkan RUP dengan rincian 6 SKPD Eselon II dan 25 SKPD Eselon III. Sedangkan SKPD yang telah menayangkan RUP ada 75 SKPD, tandas mantan Karo Umum.
Kansil-pun langsung menpertanyakan kepada para Kepala UPTD maupun Kepala SKPD apa yang menjadi kendala sehingga realisasi keuangan maupun fisik masih rendah.
Ada yang beralasan karena kegiatan baru dimulai, ada pergantian tenaga operator termasuk KTU yang merupakan pejabat yang menangani pelaporan data malas menjalankan tugasnya. Khusus untuk tenaga operator, mantan Kadis Diknas ini minta kepala SKPD jangan diganti-ganti.
“Ini akibatnya kalau oprator sering diganti akan menyulitkan SKPD yang bersangkutan,” ujarnya dengan kecewa, sembari menyebutkan salah satu penyebab rendahnya realisasi keuangan dan fisik, karena perencanaan teknis di SKPD yang belum mantap.
