Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Djouhari Kansil mengingatkan agar pertangungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP) yang setiap awal tahun diberikan kepada setiap SKPD kiranya digunakan sesuai dengan permintaan.
“Jangan digunakan untuk kepentingan lain karena hal itu akan menyulitkan dalam pertanggungjawaban nanti,” ujar mantan Kadis Diknas Sulut pada pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) Bulan Pebruari 2014 di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Rabu (12/3/2014).
Sementara itu, terkait dengan kegiatan yang memiliki potensi menimbulkan masalah di kemudian hari, Inspektur Provinsi Drs Mecky Onibala, MSi berpesan kiranya SKPD dapat melibatkan instansi teknis terkait seperti Inspektorat.
Sedangkan menyangkut kegiatan proyek yang sudah jatuh tempo waktu pelaksanaan, jangan lagi ditambah-tambah oleh SKPD karena berpotensi bisa menimbulkan masalah, tegas mantan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil, turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan MAP dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Nixon Watung SH.
