Inimanado.com – Gelombang protes terhadap undang-undang sistem pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD terus berdatangan. Kali ini Mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia (UNPI) Manado dan Ormas Laskar Dewa Ruci (LDR) Sulut mengagendakan unjuk rasa damai memprotes undang-undang ini diberlakukan.
Mahasiswa Fakultas Hukum UNPI Manado Janes Tumilaar dan Franny Sengkey mengatakan, pemaksaan undang undang sistem pemilihan kepala daerah dipilih DPRD adalah pemasungan demokrasi dan penghianatan terhadap amanah rakyat. Dan sebagai wujud solidaritas terhadap rakyat, maka UNPI akan melakukan demo untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah bahwa Sulawesi Utara juga menolak sistem ini diberlakukan.
Terkait dengan ini Sengkey dan Tumilaar mendengungkan gerakan yang bertajuk Gerakan Bersama Pro Demokrasi yang sasarannya menggalang dukungan masyarakat luas dengan target mendobrak pemerintah pusat untuk tidak memaksakan undang-undang tersebut diberlakukan.
Senada dengan Ormas Laskar Dewa Ruci (LDR) Sulut yang juga tengah mempersiapkan diri menggelar demo dari kebijakan yang diterpkan ini. Panglima Ormas LDR Sulut T Sinaga berpendapat, sistem undang-undang ini justru memunculkan ancaman korupsi karena potensi adanya penyuapan dari kandidat kepala daerah kepada anggota dewan. Dampak lainnya, saat terpilih nanti kepala daerah pada akhirnya condong memprioritaskan kebutuhan anggota dewan dari pada kebutuhan rakyat, sehubungan adanya kewenangan dewan yang bisa mengangkat kepala daerah dan juga memberhentikan kepala daerah. Gambar diatas menunjukan solidaritas bupati walikota yang diprakarsai Walikota Manado Vicky Lumentut menolak sistem pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. (tim)
