“Penunjukan Plt kabupaten dan kota atau DPD II, murni kewenangan DPD I ini sudah tertuang jelas dalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai golkar,” ujar Musa. Dengan kewenangan yang ada ini, Golkar Sulut bisa menunjuk siapa saja yang dipercayakan menjadi plt ketua partai. “Sedangkan SVR tunjuk diri sandiri sebagai plt Ketua Partai Golkar Manado bisa, sepanjang dia yang ditunjuk oleh Golkar Sulut. Lihat saja dalam pemerintahan, Gubernur Sulut Dr Sinyo H Sarundajang pernah ditunjuk jadi plt Walikota Manado oleh pemerintah pusat, apalagi ini urusan politik. Jadi kalau memang ini otoritas Golkar Sulut siapa saja bisa ditunjuk,” ujar Musa.
Menurut dia lagi, persoalan plt di Golkar Manado bukan persoalan suka atau tidak suka atau bukan pada persoalan dukung dan tidak mendukung, tetapi dia mengajak semua komponen yang bersimpati pada Golkar untukberpegang pada pedoman aturan organisasi Partai Golkar. “Torangkan ada AD/ARR organisasi, jadi pedomannya ada dalam aturan ini. Kalau ternyata menyimpang itu yang dikoreksi tetapi kalau aturannya memungkinkan tidak perlu di perdebatkan panjang lebar,” ujar Musa lagi.
Ditempat terpisah Wakil Ketua DPD Golkar Sulut Viktor Rompas enggan bicara banyak soal polemic Golkar Manado. “Adoh kalu ini angko Tanya jo p orang laeng, torang so berbage tugas dan kita focus pada pemenangan pilkada Sangihe dan Bolmong,” ujar Rompas.
Sementara Ketua Harian Golkar Sulut Drs Edison Masengi kembali menegaskan bahwa Ketua Golkar Manado Drs Danny Sondakh sudah dibekukan. Hanya saja soal Plt belum diputuskan secara formal dalam pleno. Dia mengakui, jumlah nama yang dipertimbangkan. Pembekuan Ketua Golkar Manado diberlakukan karena ada banyak aspek pertimbangan dan hal ini sesuai dengan AD/ART partai.(sky)
