Berita Utama EKONOMI LIPUTAN KHUSUS

Jerry Massie Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), “Jika Harga Pangan Tak Terkendali, Zulhas dan Budi Santoso Tak Layak Dipertahankan”

JAKARTA 鈥搃nimanado.com Tingginya harga sejumlah bahan pokok di tengah klaim peningkatan produksi pangan nasional menimbulkan perhatian terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam tata kelola distribusi dan pengendalian harga pangan.

Menurutnya, peningkatan produksi seharusnya dapat diiringi dengan stabilitas harga yang lebih terjaga di tingkat konsumen.Ia menjelaskan bahwa produksi beras nasional yang diproyeksikan mencapai lebih dari 34 juta ton pada akhir tahun 2025, ditambah cadangan beras pemerintah yang telah melampaui tiga juta ton, semestinya menjadi faktor pendukung dalam menjaga kestabilan harga di pasar.

Namun, harga beras premium di sejumlah wilayah masih tercatat berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.Selain beras, harga minyak goreng juga masih menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan distribusi serta pelaksanaan mekanisme pasar yang diterapkan pemerintah.

insert:Jerry Massie Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ketika di wawancara reporter inimanado.Com

Jerry menekankan pentingnya evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sektor pangan, khususnya pada lembaga dan kementerian yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pasokan, distribusi, serta pengendalian harga. Menurutnya, keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat.Ia juga mendorong pemerintah untuk memastikan tidak terdapat praktik yang dapat menghambat distribusi maupun memicu kenaikan harga secara tidak wajar.

Apabila permasalahan tersebut terus berlanjut, evaluasi terhadap pejabat terkait dinilai perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan menjaga kepercayaan publik.”Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan hanya ketersediaan stok, tetapi juga harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat,” ujarnya.Perhatian terhadap sektor pangan semakin meningkat seiring dengan besarnya harapan masyarakat agar program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Penulis : Brandon’7

Editot : Alfred Tenny

Bagikan:FacebookWhatsApp