CAPTION : Ketua Umum AMTI Tommy Turangan SH dalam orasi saat pimpin demo di Jakarta
MINSEL – Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) diminta tidak tutup mata dengan ulah Bupati Minahasa Selatan Frangky D. Wongkar (FDW) yang memasung demokrasi desa di Minahasa Selatan.
Dijelaskan Ketua Umum AMTI Tommy Turangan SH, sudah 2 periode bupati FDW memimpin Minsel, namun sampai saat ini Minsel tidak melakukan pemilihan kepala desa atau Pemilihan hukum tua. (Pilhut), padahal Pilhut adalah praktek demokrasi dalam desa.
Menurut Turangan, bahwa kondisi ini adalah kesengajaan dari Bupati, supaya yang menjalankan roda pemerintahan desa adalah Plt yang berasal dari ASN yang ditunjuk oleh bupati.
Dia menjelaskan lagi, secara politik menunjuk Plt Kepala Desa atau Plt Hukum Tua lebih gampang di kendalikan dan lebih patuh dalam menjalankan misi misi politik.
Diapun heran dengan kondisi ini padahal ini adalah janji kampanye di Pilkada sebelumnya. “Pada pemerintahan Tetty Paruntu – FDW lalu, kondisi ini sudah mulai terjadi, namun FDW berjanji dalam kampanya akan meluruskan persoalan ini. Namun faktanya so dua periode kondisi ini tetap dipertahankan,” ujar Turangan.
Sehubungan Bupati Minsel FDW ingkar janji dan sulit dipercaya lagi, maka Turangan mendesak Gubernur Sulut YSK masuk campur dan tidak tutup mata dengan masalah ini.
“Kami warga Minsel berharap gubernur menjawab kerinduan warga Minsel untuk melangsungkan Pilhut. Sebab mo harap pa Bupati FDW so tidak mungkin sebab talalu banyak dalil diungkapkan padahal memang nda niat lakukan Pilhut,” ujar Turangan