inimanado.com, Amurang – Anggota DPRD Sulawesi Utara, Hanny Jost Pajouw (HJP) terancam kena sanksi partai berupa pergantian antar waktu (PAW), karena mendaftar calon wali kota Manado di Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan, yang bersangkutan tidak mendaftar di Partai Golkar. HJP yang sampai saat ini masih menjabat Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sulut telah menyatakan siap meninggalkan partai berlambang pohon beringin, jika dalam pilkada diusung PDIP. “Saya siap mundur dari Partai Golkar jika diusung PDIP Sulut,” tegas Pajouw sesaat setelah mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Manado di Sekretariat PDIP Sulut, belum lama ini seperti dikutip di salah satu media online. Ketika ditanya kenapa tidak daftar di Golkar, anggota Komisi IV DPRD Sulut itu hanya tersenyum. Pada Pilkada Manado lima tahun lalu, HJP dengan menggunakan kendaraan Golkar ikut berlaga pada pentas demokrat tersebut. Namun ditumbangkan pasangan Vecky Lumentut dan Herley Mangindaan. Kini, HJP mencoba membujuk PDIP untuk bisa diakomodir pada pencalonan wali kota periode lima tahun ke depan yang pelaksanaannya dilakukan tanggal 9 Desember 2015. “Memang HJP ada lakukan lobi politik dengan politisi dan petinggi PDIP. Hal itu soal biasa dalam perpolitikkan. Semua tergantung DPP,” ujar salah seorang politisi PDIP yang juga tim penjaringan bakal calon wali kota dan balon wawali Manado itu. (Yudi)
Related Articles
Wagub Sesalkan Perkelahian Tarkam Di Tompaso Baru
Inimanado- Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw Menyesal atas Kejadian Perkelahian Antar Kampung di Tompaso Baru, yang menyebabkan korban Jiwa. Saya Prihatin atas kejadian yang terjadi, apalagi hal tersebut menelan korban Jiwa, perkelahian tersebut hanya dipicu akibat minuman keras, ungkap Wagub,, selasa (20/09/2016) malam itu kepada media. “Bukan zamannya lagi mengedepankan kekerasan, kini saatnya […]
Resmi, UMK Manado 2017 Rp. 2.650.000
Inimanado- Dewan Pengupahan Kota Manado bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Manado menemui Walikota G S Vicky Lumentut, untuk membahas Upah Minimum Kota (UMK) Manado, Rabu (09/11). Menurut Walikota Manado yang kerap di sapa akrab GSVL, bahwa penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Manado tahun 2017 harus dilihat dari berbagai aspek termasuk dampak bagi pengusaha dan pekerja. […]
Minsel Gagal Dapat WTP, Tetty-Angky Didesak Bongkar SKPD
Inimanado – Baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut telah mempublikasikan hasil pemeriksaan keuangan kabupaten/kota lewat agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2015. Dan Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Target untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) gagal diraih. Terkait dengan hal ini desakan dilakukan rotasi di […]