Komisi III DPRD Sulut Hearing Pemprov Soal Mega Proyek
ADVETORIAL– Komisi III DPRD Sulut pada Kamis (19/03) lalu menggelar hearing bersama Pemprov Sulut dan Balai Jalan Nasional. Hearing dipimpin Ketua Komisi 3 Andrei Angouw, didampingi Wakil Ketua DPRD Stefanus Vreeke Runtu.
![hearing pihak DPRD dengan Pemprov Sulut](http://inimanado.com/wp-content/uploads/2015/04/soal-peprof-1-300x154.jpg)
Diawal hearing anggota Komisi III Franky Wongkar menyoroti prilaku tim 9 pembebasan lahan tol Manado-Bitung. Menurut Ketua F-PDIP ini, pembebasan lahan tol tahap I Manado-Airmadidi sepanjang 16,5 km banyak bermasalah. “Jika prilaku tim 9 tidak baik maka pembebasan lahan tidak akan selesai. Pembebasan lahan harus kesepakatan langsung masyarakat dengan pemerintah bukan dengan konsultan untuk menghargai rakyat”, tukas Wongkar.
![para peserta hearing tampak serius mengikuti pemaparan pihak DPRD](http://inimanado.com/wp-content/uploads/2015/04/soal-pemprof-2-300x154.jpg)
Pemprov melalui Asisten Dua Sanny Parengkuan mengakui pihaknya kesulitan bertemu tim 9 soal pembebasan lahan. “Yang pasti banyak kesulitan teknis di lapangan. Misalnya, pemilik tanah di luar daerah hingga alat pengukur tanah dari BPN hanya satu”, jelas Parengkuan.
![Kadis PU Sulut Ir JE Kenap dan Sanny Parengkuan nampak serius bahas masalah yang dilontarkan DPRD](http://inimanado.com/wp-content/uploads/2015/04/soal-pemprof-3-300x154.jpg)
Begitupula Wakil Ketua DPRD Sulut Stefanus Vreeke Runtu (SVR) mempertanyakan klasifikasi harga tanah pada pembebasan lahan tol Manado-Bitung. Ditegaskan Runtu, klarifikasi pemerintah untuk menghindari kecurigaan. “Harus ada klarifikasi soal klasifikasi harga, apalagi saya mendapat informasi tim 9 pembebasan lahan mengunjungi satu per satu pemilik tanah yang menimbulkan kecurigaan”, tutur Runtu
![suasana sidang berlangsung tegang karena dewan begitu serius bahas persoalan](http://inimanado.com/wp-content/uploads/2015/04/soal-pemprof-4-300x154.jpg)
Kadis PU JE Kenap, salah-satu mewakili pemerintah provinsi yang hadir mengaku tidak mengetahui banyak soal aktifitas tim 9 pembebasan lahan. “Kunjungan tim 9 ke rumah-rumah kami tidak tahu. Harga berbeda sesuai NJOP ditangani panitia. Juga dibebaskan untuk resting area diisyaratkan pada pembangunan tol”, tukas Kenap.(advertorial)