PEMERINTAHAN PENDIDIKAN

Bawaslu Sulut Evaluasi Kinerja Panwaskab se-Sulut

Johnny AA Suak
Johnny AA Suak

Manado – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi utara baru-baru ini melakukan evaluasi kinerja terhadap 17 panwaslu kabupaten/kota di Sulut. System evaluasi ini dilakukan dengan cara melihat hasil kinerja dan kembali melakukan tes tertulis dan wawancara. Tes ini dilakukan selama dua hari oleh Pimpinan Bawaslu Sulut masing-masing Hewyn Malonda, Jhonny AA Suak dan Syamsurizal Musa. Ketigannya berharap evaluasi juga dilakukan di tingkat kecamatan. “Kalau panwaslu kabupaten telah kembali ditetapkan, maka kami berharap supaya tes dan evaluasi juga dilakukan ditingkat kecamatan masing-masing,” ujar mereka.

Sementara Suak menambahkan dalam rangka pilpres ini, pihaknya sudah siap untuk kembali menggelar rapat koordinasi dan pemantapan kepada panwaslu dan mitra kerja. Pihak KPU kabupaten/kota juga mengharapkan supaya melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih didaerah masing-masing. Ditempat terpisah Ketua Komisi Pemilihian Umum Daerah (KPUD) Minahasa Selatan, Fanley Pangemanan menghimbau kepada setiap warga untuk mengecek di PPS masing-masing, apakah nama mereka sudah terdaftar sebagai DPT, untuk Pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 mendatang. “Ini kami lakukan, agar jika ada nama yang belum terdaftar, segera lapor kepada pihak penyelenggara pemilu,” ujar Pangemanan. Pangemanan mengatakan, daftar pemilih sementara, baru seperti data yang dipakai pada pemilihan legislatif (pileg) yakni 167.440 orang. “Data inipun, nantinya akan berubah, jika ada wajib pilih yang meninggal dunia, atau ada ketambahan wajib pilih karena telah cukup usia,” paparnya.

Sementara ditempat terpisah Ketua KPU Minahasa mengimbau para wajib pilih untuk menggunakan hak suaranya pada pilpres 9 juli mendang. Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon SSi MSi mengatakan, tugas utama KPU saat ini adalah terus memotivasi wajib pilih untuk menghindari Golongan Putih (Golput) atau tak mau memilih. “Kita terus berupaya agar wajib pilih tetap datang ke TPS saat memilih Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli, sebab dikhawatirkan animo warga biasanya menurun dibanding Pemilu Legislatif,” terang Tinangon. Ditambahkannya, Golput tak sesuai dengan semangat dan martabat Bangsa Indonesia. (c-va))