inimanado.com, Amurang – Pemprov Sulut telah resmi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan 2014 dari BPK. Namun temuan BPK di beberapa SKPD menjadi catatan serius DPRD Sulut. DPRD melalui Ketua DPRD Steven Kandouw berjanji memanggil SKPD yang mendapat temuan. Meskipun WTP tapi kita tidak bisa menghindar dari temuan-temuan yang diungkapkan auditor BPK dan diberi waktu 30 hari untuk dituntaskan. Dewan memiliki hak memanggil SKPD yang mendapatkan temuan”, ujar Steven Kandouw kepada wartawan usai rapat paripurna, Jumat sore. Diketahui, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Syahrudin Mosi SE.MM menyerahkan LHP BPK kepada DPRD dan Gubernur SH Sarundajang pada rapat paripurna istimewa di DPRD Sulut, Jumat (5/6/2015). (Yudi)
