LIPUTAN KHUSUS

LKPJ Gubernur Tahun 2014, Partisipasi Perempuan Rata-Rata Diatas 25 Persen

Advetorial – Selasa (31/3/2015), DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2014. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Steven Kandouw, didampingi Wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Wenny Lumentut dan Marthen Manopo, dihadiri Gubernur Sinyo Harry Sarundajang.

Partisipasi perempuan Sulut cukup signifikan di lembaga legislatif dan eksekutif ternyata menjalar di lembaga yudikatif.
Partisipasi perempuan Sulut cukup signifikan di lembaga legislatif dan eksekutif ternyata menjalar di lembaga yudikatif.

Diawali dengan penyampaian komposisi APBD Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Daerah. Dijelaskan Sarundajang, komposisi APBD Tahun 2014, dari sisi Anggaran Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.2.380.357.877.028, dan terealisasi sebesar Rp.2.320.873.862.046, atau sekitar 97,50 persen.“Sedangkan dari sisi Anggaran Belanja Daerah, dianggarkan sebesar Rp.2.579.764.121.333,49, dan terealisasi sebesar Rp.2.229.516.284.611, atau mencapai 86,42 persen”, tutur Sarundajang.

4

Berbagai kemajuan dan prestasi telah dicapai, antara lain kontribusi rata-rata bersekolah mampu mencapai 9 tahun, tahun sebelumnya hanya 8,8 tahun. Pemberantasan melek huruf 99,53 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 99,45 persen. Aspek pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, Sulut berhasil melewati capaian tingkat nasional. APK perbandingan antara jumlah siswa sekolah dengan anak usia sekolah untuk SD/MI mencapai 112,86 persen dan SMP/MTS 98,48 persen, sedangkan nasional masing-masing 107,63 persen untuk SD/MI dan lebih tinggi unyuk SMP/MTS 85,69 persen.

3

Demikian halnya juga, untuk tingkat SMA/SMK/MA mencapai 82,99 persen. Sedangkan tingkat nasional sebesar 66,27 persen. Angka partisipasi murni (APM) tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 meningkat mencapai 94,77 persen dari 92,88 persen untuk SD/MI, dan untuk SMP/MTS meningkat menjadi 76,14 persen dari 75,86 persen serta SMA/SMK/MA menjadi 55,92 persen dari 46,86 persen. Prosentase lulusan dan peningkatan nilai rata-rata capaian peserta Ujian Nasional mencapai 99,87 persen untuk SMP/MTS dan untuk SMA/MA 99,91 persen, SMK 98,91 persen.
Dilihat dari nilai rata-rata kelulusan untuk SMP/MTS 7,58 persen tahun 2013, meningkat menjadi 7,98 persen pada 2014. SMK meningkat dari 7,86 persen tahun 2013 menjadi 8,08 persen tahun 2014. SMA mampu mempertahankan nilai rata-rata 8,00 persen. Dari segi kreatifitas dan inovasi bakat dan minat peserta didik, Sulut mampu menempatkan siswa-siswi terbaik meraih prestasi pada tingkat nasional, antara lain Paskibraka utusan provinsi Sulawesi Utara dipercayakan sebagai Pembawa Baki Bendera Merah Putih dan Komandan Kelompok 17 pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-69 di Istana Negara, dan berbagai prestasi lainnya.

Ini sebagian LKPJ Gubernur tahun 2014 dijelaskan Gubernur Sinyo Harry Sarundajang:
Ini sebagian LKPJ Gubernur tahun 2014 dijelaskan Gubernur Sinyo Harry Sarundajang:

Urusan Pemberdayaan Perempuan.
Tercatat partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, khususnya pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 sejumlah 443 orang (44%), terdiri dari pejabat eselon II 11 orang (21%), eselon III 104 orang (36%) dan eselon IV 328 orang (44%). Di lembaga legislatif, dari 45 anggota DPRD Sulut, sebanyak 15 perempuan (33%) duduk sebagai anggota dewan.
Di tingkat kabupaten dan kota tercatat 101 perempuan (26%) dan keterwakilan di tingkat nasional sebesar 33%, karena dari 6 utusan Sulut, 2 perempuan. Di lembaga DPD-RI memiliki keterwakilan 2 orang perempuan atau 50%.

1

Partisipasi perempuan Sulut cukup signifikan di lembaga legislatif dan eksekutif ternyata menjalar di lembaga yudikatif.Dijelaskan Sarundajang,  tercatat jaksa perempuan 43 orang (26%) dari total jaksa sejumlah 167 orang.Sedangkan di lembaga pengadilan tercatat jumlah hakim perempuan adalah 59 orang (68%) dari total hakim sejumlah 78 orang dan polisi perempuan sejumlah 391 orang (5%) dari total aparat kepolisian sejumlah 7.852 orang. Tercatat pula, jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 513.000 orang (46,06%).Indeks Pembangunan Gender (IPG) mampu dimaksimalkan menjadi 69,11% dan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 75% tahun 2014. “Hal itu menunjukkan cukup signifikannya partisipasi perempuan di lembaga politik”, jelas Sarundajang. (Advetorial)