Manado – Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan bahwa pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang berencana akan melakukan pengurangan PNS besar-besaran asbun dan tidak jelas.
Bendahara DPP PDIP Olly Dondokambey mengaku tidak sependapat sehubungan pecat seorang PNS bukan gampang tetapi ada mekanisme dan telah dinyatakan telah melanggar aturan-aturan kepegawaian. “Menpannya nda jelas, mana ada pecat PNS tanpa alasan yang tidak jelas,” ujar Olly.
Sebagaimana diketahui, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi sedang mengkaji rencana pengurangan jumlah PNS (pegawai negeri sipil). Yuddy memperkirakan jumlah pegawai negeri yang akan dipangkas bisa mencapai satu juta orang. “Sekarang sedang kami kaji, mudah-mudahan dua pekan lagi selesai,” ujar Yuddy di Istana Negara, Selasa, 5 Januari 2016.
Menurut Yuddy, pemangkasan dilakukan untuk efisiensi belanja negara karena dirasakan adanya pemborosan anggaran dalam membiayai PNS. “Ini untuk rasionalisasi anggaran dan sumber daya manusia,” katanya. Rencana pemangkasan akan dilakukan dari PNS tingkat pusat hingga daerah. “Tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri,” tuturnya.
Pemangkasan sekitar 1 juta PNS, kata Yuddy, dapat menghemat anggaran sampai Rp 3 triliun sebulan. “Bayangkan saja, kalau rata-rata gaji PNS Rp 3 juta per bulan plus tunjangan dikali satu juta, dan 12 bulan bisa hemat triliunan selama setahun,” ucapnya. Yuddy mengaku rencana ini belum dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Ia segera melapor setelah menyelesaikan kajian yang komprehensif. “Namanya juga baru rencana, nanti kalau sudah ada hasil yang komprehensif baru kami laporkan,” katanya. Jumlah PNS seluruh Indonesia saat ini, berdasarkan laman Kementerian PAN-RB, mencapai 4,5 juta pada 2013. Mereka melayani 244,8 juta jiwa, sehingga rasionya 1,83 persen. Dua tahun kemudian, menurut Menteri Yuddy, jumlah tersebut melonjak lebih dari 5 juta PNS. Pada Maret tahun lalu, Yuddy melontarkan pernyataan mengkaji penghentian perekrutan PNS selama lima tahun ke depan.(frani)
