
CAPTION : Markas Besar (Mabes) Polri Jumat (24/4) kembali di geruduk Masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta.
JAKARTA – Urusan tambang illegal di Bolaangmongondouw Timur yang menyeret nama Kapolres Boltim AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan terus berpolemik, sehubungan aksi demonstrasi dari masyarakat terus berlanjut. Karena pada Jumat 25 April kemarin, Markas Besar (Mabes) Polri Kembali di geruduk masyarakat sipil atas nama Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta. Bahkan Gerakan ini mengancam akan melakukan aksi lanjutan di Istana Negara, apabila tuntutan masyarakat tidak ditindaklanjuti Mabes Polri.
Selain urusan tambang illegal dan pungutan liar (upeti) secara terstruktur dilakukan Polres Boltim, pendemo mengungkit sejumlah perilaku etik lainnya. Seperti Polres Boltim terlibat aksi dalam pengaturan proyek proyek di SKPD Pemda Boltim. Juga menyoroti lemahnya pelayanan hukum Polres Boltim kepada masyarakat, karena banyak laporan enggan ditindaklanjuti Polres Boltim, sehubungan oknum oknum pelaku memiliki kekerabatan dengan Kapolres, yang mengakibatkan profesionalitas kerja kepolisian tidak berjalan maxsimal.
Pendemo berharap tuntutan tuntutan mereka dapat ditindaklanjuti Mabes Polri, sehubungan perilaku Kapolres Boltim dianggap telah mencoreng citra kepolisian sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, pelindung masyarakat dan pelayan masyarakat. Pendemo mengingatkan akan melakukan aksi serupa di Istana Negara apabila tuntutan mereka tidak diindahkan Mabes Polri. (ran)

