Iniminsel – Pernyataan keras dan tegas akhirnya keluar dari bibir Bupati Franky D Wongkar, SH setelah dirinya dipanggil Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE seputar isu yang berkembang terkait rencana perombakan kabinet Minsel Perubahan. Hal ini terungkap, saat Wongkar menyampaikan sambutan dalam pembukaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kamis (26/08).
“Saya telah dipanggil Gubernur Sulut terkait rencana perombakan kabinet. Dimana menurut pak Gubernur, sesuai informasi yang didapat oleh KPK, bahwa di kabupaten Minahasa Selatan terindikasi ada jual-beli jabatan. Dan saya katakan kepada pak Gubernur secara tegas tidak ada !!, katanya dengan nada tinggi.
Dia juga mewarning para pejabat baik peserta maupun pansel agar memperhatikan hal ini. “Kalau ada yang coba-coba yang melakukan ini, tolong Pansel laporkan ke saya, dan gugurkan saja orang-orang atau oknum-oknum yang coba-coba melakukan itu, karena oknum-oknum itu telah merusak proses dan hasil yang akan dicapai dalam kegiatan uji kompetensi ini,” tegas Wongkar dengan sorot matanya tertuju pada peserta dan Pansel.
Sekai lagi, saya mau katakana bahwa pemberitaan-pemberitaan seputar rencana perombakan kabinet saat ini, sekali lagi tidak ada mahar, tidak ada jual beli jabatan dalam tahapan-tahapan termasuk pada uji kompetensi ini. “Gugurkan saja jika ada peserta yang melakukan praktei ini,” perintah FDW kepada Pansel.
Wongkar yang juga akrab dikenal sebagai mantan Direktur LBH Manado mengaku bahwa dirinya membutuhkan orang-orang yang benar-benar melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai ASN kabupaten Minsel sesuai dengan tupoksi yang akan ditempati nanti, dengan kesetiaaan, dengan kejujuran dan disiplin dan tentunya ada prestasi-prestasi yang akan ditunjukan oleh peserta uji kompetensi dalam rangka mengelolah pemerintahan yang ada di kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka mengurus dan mengatur pemerintahan di Minsel untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Minsel.
“Saya butuh ada kolaborasi, saling mendukung diantara kita dalam mengelolah pemerintahan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Saya butuh kerjasama kita semua, saya butuh ada tim yang kuat dalam mengelolah pemerintah kabupaten Minahasa Selatan. Kita mempunyai kewajiban dalam pengabdian untuk mengsejahterakan rakyat. Apalagi masa pandemic covid19 ini. Saya butuh bapak/ibu yang ingin bekerjasama, bergandengan tangan, saling menopang, saling mengingatkan, saling mengisi dan melengkapi untuk mengabdi dan mengsejahterakan rakyat Minsel,” harap Wongkar.
Oleh sebab itu lanjut Wongkar peserta Uji Kompetensi ini memilik hak untuk mengikuti proses seleksi. Memang ibu/bapak adalah pejabat yang melebihi dari para ASN yang lain. Namun semua mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan. “Jadi saya berharap agar tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh panitia seleksi dapat diikuti secara baik dan benar oleh peserta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini. Dan panitia seleksi juga dapat bertugas melakukan proses dan tahapan ini, secara independent sesuai dengan tupoksi yang melekat pada Pansel,” ujar Wongkar. (HP)
