[tabs sty
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah menteri dan sejumlah kepala daerah diantaranya Walikota Manado Dr GS Vicky Lumentut diundang menghadiri rapat guna membahas tentang persoalan persampahan di Indonesia.
Rapat yang digelar di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/07/2019) siang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Selain Walikota Vicky Lumentut, hadir juga Walikota Surabaya Tri Risma Harini, Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo, Walikota Tangerang Arief Wismansyah, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Walikota Makassar Iqbal Samad Suhaeb, Walikota Palembang Harnojoyo, dan Wakil Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menekankan bahwa masalah sampah bukan saja menjadi masalah satu atau dua daerah saja, tetapi menjadi masalah nasional.
“Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan,” ujar Jokowi di hadapan para menteri dan kepala daerah yang hadir.
Jokowi berharap melalui rapat ini nantinya dia bisa mendapatkan laporan bahwa ada satu atau dua masalah sampah yang telah selesai.
“Saya ingin betu-betul ada sebuah solusi. Problemnya ada dimana. Langsung to the point aja masalahnya ini,” tegas Jokowi.
Dia kemudia menceritakan bahwa pembahasan masalah sampah telah dilakukannya sampai enam kali sejak ia menjabat sebagai Walikota Solo. Namun persoalan sampah tak kunjung selesai. Pun demikian ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, persoalan sampah juga belum tuntas.
“Saya ngomong apa adanya. Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan. Pas jadi Gubernur (DKI Jakarta) juga sama tapi sampai sekarang, sampai hari ini saya belum mendengar ada progres,” kata dia.
Jokowi kembali meminta para kepala daerah secara terbuka menyampaikan keluhan dan kendala yang mereka temui. Termasuk kendala koordinasi dengan pemerintah pusat, apabila hal itu terjadi.
Hadir juga dalam rapat tersebut sejumlah menteri, yakni Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(Herman)
