Inimanado- Walikota Manado G S Vicky Lumentut (GSVL) dampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey di acara Fokus Group Discussion (FGD) Evaluasi Opini Laporan Keuangan (LKPD) berbasis Aktrual untuk tahun 2015 dan 2016 di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulawesi Utara, yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, Senin (14/11).
Menurut Gubernur Olly Dondokambey yang disapa akrab OD, bahwa perlu dijaga sinergitas antara Pemda dengan BPK RI dalam kesinambungan pengelolaan keuangan daerah. Lanjutnya, antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu juga membangun komunikasi. “Perlu ada koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam rangka sinergitas pemerintahan sehingga bisa berjalan dengan baik. Saya juga berharap pembangunan di Sulut adalah pembangunan secara menyeluruh, karena tanah Sulut ini adalah satu kesatuan,” tutur Gubernur OD saat membuka FGD.
Sebagaimana diketahui, FGD digagas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulut, diikuti Bupati, Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TDPRD) se-Sulut.
Pada kesempatan yang sama, Walikota GSVL kepada wartawan mengatakan dirinya mengapresiasi kerja keras BPK-RI dalam melakukan pendampingan kepada Pemda untuk memperoleh opini yang memuaskan. Hal itu katanya, dari beberapa daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satunya adalah Kota Manado di tahun 2016 untuk LKPD tahun 2015.
“Saya rasa BPK-RI telah bekerja keras memberikan pendampingan sekaligus memeriksa LKPD. Opini WTP yang diraih Pemkot Manado karena adanya komitmen bersama aparatur pemerintah termasuk sinergitas dengan BPK,” ungkap Walikota G S Vicky Lumentut.
FGD yang dimoderatori Walikota Bitung Drs Maxmilian Lomban dan dibuka Anggota VI BPK-RI Prof DR Bahrullah Akbar MBA yang diawali dengan laporan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Endang Tuti Kariani SE MM.
Tampil sebagai narasumber Dadang Kurnia Ak MBA CA CGAP QIA Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan materi peran pengawasan intern dalam peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah (LKPD berbasis akrual), kemudian Prof DR Gagaring Pagalung SE MS Ak CA Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) makassar dengan materi peran akuntansi akrual dalam pencegahan korupsi.
Sementara itu, tampil pula Drs Syarifuddin MM Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan materi membangun regulasi tata kelola keuangan daerah yang berorientasi terhadap peningkatan LKPD berbasis akrual, serta H Sjafrudin Mosil SE MM Auditor Utama Keuangan Negeri VI BPK RI dengan materi evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual pada Pemda di Wilayah Keuangan Negara VI.
(dyL)
