Inimanado.com, Tomohon- Dinas PPKBMD mengadakan sosialisasi Permendagri Nomor 31 Thn 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Honorarium Jasa dan biaya TA 2017 yang dilaksanakan di AAB Guest House Matani I Kamis (20/10).
Dalam laporan kegiatan dibacakan oleh Kepala Bidang Anggaran Dinas PPKBMD Kota Tomohon Stevi Pioh SE MSi mengatakan bahwa “Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran di tiap SKPD, tersusunnya APBD yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku efesien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.
Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE Ak yang diwakili oleh Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan mengatakan Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah reformasi di bidang otonomi daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Saya sependapat dengan berbagai regulasi yang ada, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya semaksimal mungkin berorientasi kepada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja”.
Sehubungan telah ditetapkannya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2017 maka walikota mengharapkan perhatian SKPD mengenai jadwal dan tahapan penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Tahun 2017 yang orientasinya pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat, Penyusunan KUA dan PPAS harus berpedoman pada RKPD Tahun 2017 dan prioritas pembanguan dalam RKP Tahun 2017, menghindari tindakan Kongkalingkong dalam pembahasan penyusunan anggaran yang bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat, pastikan anggaran yang didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien, ubah mindset menjadi Money Follow Programme (Dana mengikuti Program), Penyederhaaan nomenklatur anggaran agar lebih jelas, pemberian hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan dilakukan secara selektif.
Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kota Tomohon telah menerapkan sistem e-money a one day service key(E-MAS ODSK) yang akan dimulai akhir bulan oktober ini.
Sistem layanan ini bertujuan untuk mempercepat pencairan dana (SP2D) satu hari selesai, apabila SPM masuk hari yang sama maka SP2D terbit hari yang sama pula dengan catatan berkas lengkap.
Dengan demikian sistem yang akan mengatur secara otomatis siapapun orang yang ditugaskan menangani dan direncanakan akan dikeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) sebagai bagian dari perwujutan program Dedikated Emas khususnya E-Government,Merubah Wajah Kota Akselerasi Pembangunan, serta Smart City.
Terkait kegiatan ini Wawali Sompotan juga membawakan materi yang menekankan mengenai 7 prioritas pembangunan di Kota Tomohon yaitu mewujudkan masyarakat berkualitas dan beretika melalui pendidikan yang unggul, mewujudkan daerah yang berdaya saing dan mandiri, mewujudkan Kota Tomohon yang demokratis berdasarkan hukum, mewujudkan Kota Tomohon yang aman, damai dan bersatu dalam keberagaman, mewujudkan masyarakat Kota yang berkepribadian dalam kebudayaan, mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, mengembangkan dan memantapkan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan kepariwisataan Kota Tomohon.
Prokla Mambo
