Inimanado- Kaban PPPA Sulut, Ir Erny Tumundo meraih predikat terbaik I pada pelaksanaan Diklat kepemimpinan tingkat II yang dilaksanakan di LAN Makasar selama 4 bulan yaitu sejak tangga 19 april – 13 agustus 2016.
Pada pelaksanaan Diklat pola baru tersebut, Kaban BP3A membuat proyek perubahan dengan judul “PERLINDUNGAN ANAK YANG HOLISTIK FAN INTEGRATIF DI PROVINSI SULAWESI UTARA”.
Menurutnya adapun proyek perubahan ini mengacu dari program Nawacita dan Program OD-SK. Upaya revolusi mental bagi seluruh masyarakat untuk melihat semua anak-anak adalah anak kita.
‘’Isu-isu kekerasan dan diskriminasi kepada anak-anak menjadi perhatian pemimpin karena kalau tidak dimulai dari sekarang maka bakal menjadi bencana kemanusiaan ketika anak-anak kita hidup dalam ketidak nyamanan karena baik pemerintah masyarakat bahkan orangtua tidak dapat menyiapkan ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak-anak,’’ ungkap Tumundo dalam materinya.
Lanjut Tumundo menyebutkan proyek perubahan ini melibatkan lembaga-lembaga agama, organisasi perempuan dalam hal ini TP-PKK, melalui kelompok-kelompok dasawisma yang ada didesa dan kelurahan serta membentuk kelompok-kelompok peduli sahabat anak di sekolah-sekolah.
”Adapun fokus proyek perubahan ada 4 kabupaten/kota yaitu kab minahasa utara, kota manado, kota bitung dan kota tomohon. Selain itu dilakukan pengembangan pelayanan di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak provinsi sulut. Menangani anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulut maka telah diterapkan pelayanan satu pintu dengan menambahkan aktivitas pelayanan dengan menyediakan tenaga dokter dan tenaga polwan,” katanya.
Kegiatan dalam proyek perubahan ini telah mendapatkan legitimasi melalui diterbitkannya peraturan gubernur no.28 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang holistik dan integratif di provinsi sulawesi utara.
‘’Keberhasilan proyek perubahan tdk lepas dari suporting dari gubernur, ketua TP.PKK Sulut. wakil gubernur, sekretaris prov.forkompinda, bupati dan walikota, skpd terkait, tokoh agama,tokoh masyarakat termasuk guru-guru, orangtua dan invidu anak itu sendiri. Untuk jangka menengah kami akan replikasikan ke kabupaten kota yg lain. Harapan tentu semua stakeholder memberi peran yang signifikan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, diskriminasi dengan akan berkurangnya kasus-kasus kekerasan dan semakin meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan untuk melindungi anak-anak agar sulut menciptakan generasi mendatang yang mandiri, berkualitas dan berkepribadian,’’ pungkasnya.(tim)
