ADVETORIAL – DPRD Kabupaten Minahasa Selatan pada Rabu (27/7) menggelar rapat paripurna tentang Penandatangan RPJMD 2016-2020. Jajaran Eksekutif yang dipimpin langsung Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu didampingi Wakil Bupati Minsel Franky Wongkar dan Sekda Minsel Drs.Danny Rindengan MSI, menghadiri rapat paripurna ini.Rapat ini dalam rangka pembicaraan tingkat ke dua terhadap rancangan reraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Minahasa Selatan 2016-2021.
Rapat Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Minsel Ibu Jenny Johana Tumbuan SE, didampingi Wakil Ketua Franky Jirro Lelengboto,ST dan Rommy Pondaag SH,MH. Rapat dibuka secara resmi oleh pimpinan sidang diikuti oleh Badan Eksekutiv, Yudikativ diantaranya Forkompida Minsel dan SKPD. Acara dimulai dengan laporan Ketua Pansus Ronald Pinasang, dalam Pembahasan tersebut seluruh anggota DPRD menyetujui tentang pembahasan terkait pelaksanaan Rapat Paripurna lewat pandangan umum Fraksi, setelah sebelumnya terjadi Pembahasan TPAD, SKPD dan DPRD.
Bupati dalam hal ini menyampaikan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2016-2021 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.Disamping itu bupati juga menjelaskan, pencantuman bantuan sosial dan hibah KUA-PPAS harus telah mendapat rekomendasi dari TAPD berdasarkan verifikasi dan rekomendasi SKPD teknis.Dan menjadi kajian tekhnis penyusunan APBD serta perwujudan Visi Missi Minsel Berdikari cepat Hebat dan Terdepan.
Ini juga akan dijabarkan melalui program prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan periode tahun 2016-2021 yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Selain itu pengajuan kebijakan umum RPJMD ini mendasarkan pada Pasal 61 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.(advetorial)
