Inimanado – Dua kubu Partai Golkar sepakat menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum yang baru. Namun, belakangan beredar kabar adanya politik uang dalam bursa calon ketua umum (caketum) itu. Ketua DPP Golkar hasil munas Riau, Nurdin Halid mengaku mendapatkan laporan dari seorang pengurus DPD II mengenai politik uang jelang pemilihan ketua umum dalam munaslub Partai Golkar.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar hasil munas Ancol Agung Laksono mengatakan meski dirinya sudah mendengar kabar tersebut, ia enggan bicara sekarang dan bahkan menyesalkan terjadinya hal itu. “Saya sesalkan kalau itu (politik uang) terjadi. Harusnya jangan bagi-bagi. Makanya saya dari awal minta KPK kawal. Kami (Agung Laksono dan Aburizal Bakrie) sudah rela tak maju lagi, tapi kok begini,” ungkap Agung saat dihubungi di Jakarta, Jumat (19/2/2016).
Mengenai surat dukungan, Agung menjelaskan jika seharusnya itu dihilangkan karena syarat maju caketum memperoleh 30 persen di kotak suara baik ketika penjaringan maupun pemilihan. Sedangkan Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali Ahmad Doli Kurnia mengatakan jika memang ternyata berat sekali ingin menyatukan dan mengadakan munaslub. “Politik transaksional yang kita hapuskan sudah bergulir, perlu kerja keras lagi. Bagi kami yang memutuskan KPK dan PPATK itu akan lebih kencang. Langkah yang konkret,” ujar Doli.
Tak hanya persoalan politik uang, pengadaan munaslub ini, kata Doli, adalah tantangan dari panitia penyelenggara sehingga harus ada mekanisme sedemikian rupa agar meminimalisir politik uang. “Kalau selama ini 30 persen, harus sudah mulai berubah, masuk bilik suara. Lalu tentu kita nanti pikir juga calon enggak bisa hanya beberapa orang saja. Mungkin nanti pemegang hak suara bisa mencalonkan dua atau tiga orang,” papar dia. Doli berharap panitia Munaslub nanti membuat mekanisme yang disepakati bersama dan jika ada yang melanggar didiskualifikasi dari bursa caketum Partai Golkar.
Salah satu caketum Partai Golkar Mahyudin mengaku tidak tahu soal kabar tersebut. Namun, dia meminta agar masalah ini tak dibawa ke ruang publik. “Harusnya jadi catatan dan diselidiki. Perlu selidiki secara hukum. Kalau di Golkar kan banyak pejabat, kalau dia dikasih US$ 10.000 itu apakah masuk gratifikasi atau tidak,” ucap Wakil Ketua MPR itu.(tim)
Perebutan Kursi Sekprov Sulut Panas
Inimanado – Menjelang roling atau mutasi jabatan di tubuh Pemerintah Provinsi Sulut, situasi politis di internal birokrat Kantor Gubernur Sulut mulai panas. Para kandidat yang mengincar jabatan Sekrov Sulut mulai melakukan manuver.
Bocoran yang berhasil dirangkum wartawan inimanado.com, manuver dilakukan dengan beragam cara, mulai dari via partai politik, via keluarga, via Wakil Gubernur Steven Kandouw hingga tak tanggung-tanggung jaringan golongan agama dan etnis ikut disentuh untuk mempengaruhi keputusan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE.
Birokrat senior Kantor Gubernur Sulut yang mengincar kursi yang nantinya di tinggal Ir SR Mokodongan antaranya Penjabat Walikota Manado, Ir Roy O Roring, Kaban Kesbangpol Edwin Silangen, Kadis Pendidikan Sulut, Gemmy Kawatu, Kadis Olahraga Mecky Onibala, Sekda Minsel Jefry Korengkeng dan Kepala Perkebunan Sulut Recky Toemanduk.
Dari keenam birokrat senior diatas, lima diantaranya pernah menjabat sebagai kepala daerah. Edwin Silangen pernah menjabat sebagai Bupati Mitra. Mecky Onibala dan Gemmy Kawatu pernah menjabat sebagai Bupati Minsel. Dan Jefry Korengkeng pernah menjabat sebagai Walikota Tomohon dan Roy O Roring sementara menjabat sebagai Walikota Manado.
Recky Toemanduk saat diwawancarai mengakui jabatan Sekprov Sulut adalah jabatan tertinggi birorkat, namun dia mengaku tidak mengincar kursi Sekprov Sulut dan siap sedia bila ditempatkan dimana saja sehubungan jabatan adalah kepercayaan atasan kepada bawahan. (fran)
Golkar Minsel Bakal Dijegal Ikut Munas
Inimanado – Golkar Minsel bakalan tidak akan ikut sebagai peserta musyawarah nasional (Munas) untuk pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang tidak lama lagi akan di gelar. Apakah gerangan? Ternyata persoalan ini disebabkan adanya dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar Minsel yakni kepemimpinan Ny Jeany Paruntu-Tumbuan (Ibu Nini) dan kepengurusan Drs Robby Sangkoy (Rosa). Selanjutnya…..
Bocoran yang berhasil dirangkum inimanado, dualisme kepemimpinan di tubuh beringin Minsel belum selesai. DPD Golkar Sulut masih mengakui kepemimpinan Robby Sangkoy sementara pihak DPP lebih memilih kepemimpinan Ny Jeany Paruntu-Tumbuan. Akibat dualisme ini, Golkar Minsel akhirnya tidak ikut dalam Musyawarah Daerah (Musda) dan tidak diperkenankan untuk jadi peserta untuki memilih Ketua Golkar Sulut yang saat itu dimenangkan Drs Stefanus Vreeke Runtu (SVR).
Wakil Ketua Gollkar Sulut Drs Viktor Rompas yang diwawancarai wartawan inimanado pada beberapa waktu lalu mengakui Golkar Minsel masih berpolemik. Namun dia sangat optimis, sebelum Munas, polemik di Golkar Minsel sudah akan teratasi. “Sampe skarang Golkar Minsel masih berpolemik dan bila hari pelaksanaan Munas tiba dan Golkar Minsel masih berpolemik, maka potensi Golkar Minsel tidak akan ikut Munas bisa terjadi. Hanya saja kami sangat yakin bahwa ada solusi dan jalan keluar untuk polemik Golkar Minsel sebelum Munas di gelar,” ujar Rompas.
Sementara suara golkar akar rumput dari 117 desa dan kelurahan di 17 kecamatan di Minsel, menghendaki agar Ibu Nini tetap menjadi Ketua Golkar Minsel. Mereke mengakui bahwa Ibu Nini sukses membawa Golkar ke puncak kejayaan yang berhasil di legislatif dan eksekutif. Sehingga diharapkan agar Golkar Sulut tidak mengobrak abrik Golkar Minsel.(fran)
Golkar Sulut Jagokan Aziz Samsudding Ketum DPP Golkar
Inimanado – Menjelang musyawarah nasional (Munas) untuk pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar, sikap Golkar Sulut semakin pasti mengarah ke Aziz Syamsuddin salah satu fungsionaris DPP Golkar yang siap bertarung di Munas mendatang. Selanjutnya….
Sikap Golkar Sulut ini sangat terlihat lewat sikap Wakil Ketua Golkar Sulut Vian Walintukan yang terus mempromosikan Ketua Umum PPK KOSGORO 1957 untuk menjadi Ketum DPP Golkar. Walintukan berpendapat, Aziz Sjamsuddin sangat memenuhi syarat sebab sangat militan di partai dan kader muda yang kreatif dan inofatif serta dapat diterima oleh semua lapisan kader.
Aziz Syamsuddin pada beberapa kesempatan mengaku siap untuk bertarung sebagai Ketum DPP Golkar. “Saya tegaskan saya maju sebagai kandidat (ketua umum) Partai Golkar. Saya siap menjadi kompetitif ketua umum DPP Golkar. Saya mempunyai keteguhan hati untuk maju sebagai calon ketum,” tegas Aziz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 15 April 2016.
Meskipun tegas menyatakan keteguhan hatinya mencalonkan diri menjadi kandidat ketua umum Golkar, Aziz tak mau bicara soal keterpilihannya jika dibandingkan dengan Setya Novanto atau pun Ade Komaruddin. “Saya tidak mau komentari itu, saya hanya menyatakan siap maju sebagi kandidat ketua umum Partai Golkar,” tandas dia.
Terkait penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang mengacu pada kepengurusan Golkar Munas Riau, tidak dipermasalahkan internal partai berlambang beringin itu. “Munaslub mengacu pada kepengurusan Golkar Munas Riau tak jadi masalah. Karena didasarkan pada masa berlakunya selama 6 bulan yang berakhir pada Juli 2016,” ujar Aziz. Menurut Aziz, penyelenggaraan Munaslub sudah ada hasil saat rapat konsultasi yakni pembicaraan lobi-lobi antara Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie. Tentunya sudah disepakati, dasar penyelenggaraan munas adalah DPP Partai Golkar SK Riau. .(frani/lip-6)
