LIPUTAN KHUSUS– Kepedulian pemerintah Pusat terhadap Kabupaten Minahasa Selatan sangatlah besar. Sebab Bupati Minsel Christiany Euginia Paruntu dan Wakil Bupati Minsel Frangky D Wongkar, Jumat (8/04) hari ini menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta untuk rapat kerja pemerintah (RKP) tahun 2016, yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta.
Selain Minsel, ada sejumlah daerah juga ikut diundang menghadap persiden dan dari Sulut ada Walikota Bitung Max Lomban dan Wakil Walikota Mourits Mantiri dan Bupati Minahasa Utara Vonny Panambunan dan Wakil Bupati Yoppy Lengkong.
Kehadiran kepala daerah di Sulut termasuk bupati Tetty dan wabub Angky, untuk membicarakan banyak hal terkait kebutuhan dan permasalahan yang ada di kabupaten masing-masing, serta sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, Baik dari sektor pertanian, pertambangan, kehutanan, pendidikan Kelautan serta pengembangan desa.
Ibu Tetty panggilan akrab Bupati Minsel berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena begitu peduli dengan situasi dan kondisi Kabupaten Minsel. Tetty juga tidak lupa berterima kasih kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey, karena perhatian pemerintah pusat kepada Minsel tidak lepas dari peran gubernur Sulut.
Sementara Kabag Humas Pemkab Minsel Frangky Mamangkey SIP yang turut mendampingi Bupati dan Wabup mengatakan, rapat ini selain dihadiri oleh bupati dan walikota dan wakilnya, juga dihadiri oleh para gubernur. “Kehadiran ibu Bupati dan pak Wabup di Istana Negara, untuk mengikuti RKP tahun 2016. Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Presiden RI Jokowi dan dihadiri oleh para Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil bupati dan Walikota/wakil walukota se-Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden dalam arahannya mengingatkan kepada para kepala daerah, untuk siap berkompetisi di dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Sebab, lanjut Presiden, sekarang kita masuk dalam MEA, belum lagi dengan EFTA Uni Eropa, RCEP blok China, dan juga Trans Pacific Partnership (TPP). “Inilah kondisi keterbukaan yang tidak bisa kita tolak. Sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundel. Bapak simpan di swiss, saya tahu, Bapak simpan di mana saya tahu,” kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah mempengaruhi kondisi nasional. “Realisasi APBD akan mendorong ekonomi daerah, jangan pakai pola lama, kendalikan kepala dinas agar awal tahun anggaran sudah keluar sehingga Februari mulai dikerjakan,” pintanya. Presiden meminta, agar pejabat daerah menghindari realisasi anggaran pada pertengahan tahun bahkan pada September dan Oktober. “Jangan yang lama diteruskan, September, Oktober pas hujan datang malah membangun. Kenapa tidak mulai Maret. Jangan terkena arus birokrasi kita,” tuturnya.
Selain itu dihadiri juga oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. (LIPSUS)
