Inimanado – Rolling besar-besaran bakal melanda Kantor Gubernur Sulut di semua tingkat esalon baik esalon IV, esalon III dan esalon II. Bocoran yang berhasil dirangkum wartawan inimanado.com, target roling adalah loyalis-loyalis Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang (SHS) dan Wakil Gubernur Djauhari Kansil.
Sejumlah pejabat esalon II yang diketahui loyalis SHS saat diwawancarai wartawan inimanado.com merasakan aroma tidak sedap ini. Mereka merasakan hal ini dengan melihat perilaku dan tindak tanduk sang pengambil keputusan dan lingkarannya yang telihat dingin dan kaku pada mereka. “Torang so dapa rasa akan dapa rolling, jadi pasrah jo karena ini katu dorang pe era,” ujar sumber yang enggan namanya dikorankan.
Soal alasan kinerja buruk penyebab dilakukan rolling dianggap sebuah dalil yang diciptakan untuk membangun opini saja. Karena di era SHS semua pejabat kerjanya sangat profesional dan kompetensi. “SHS itu seorang profesional sehingga kerja bawahannya juga laksana kudaban, jadi sebenarnya orang-orang SHS adalah orang profesional sehingga kinerja buruk hanyalah sebuah dalil saja,” ujar dia.
Meski terlihat kecewa, namun para birokrat yang diwawancarai ini mengakui bahwa ini sebuah dinamika yang harus dijalani dalam meniti karir birokrat. Mereka ingat saat meraka diangkat jadi pejabat oleh SHS waktu lalu, orang lain yang menempti jabatan sebelum mereka tempati juga mengalami gonjangan seperti yang mereka alamami saat ini. “Ini wajar terjadi karena lain pejabat lain stile, dan apa yang torang rasa saat ini, ini juga dirasakan saat torang menggantikan pejabat sebelumnya,” ujar mereka.
Wagub Sulut Steven Kandouw saat menghadiri rapat paripurna DPRD Sulut Rabu (6/4) kemarin, mengakui Pemprov akan melakukan rolling pejabat. Hanya saja hal ini tidak dilandasi oleh muatan politis tetapi dilatarbelakangani oleh aspek penilaian kinerja dan saat ini tim Baperjakat sementara melakukan evaluasi.
Lantas apa tanggapan DPRD Sulut terkait rolling pejabat? Sejumlah anggota fraksi dewan Sulut saat diwawancarai wartawan mengakui bahwa rolling adalah kewenangan mutlak gubernur dan wakil gubernur yang dianggap suatu hal yang wajar dalam rangka memberikan kesegaran dan kesejukan baru di pemerintahan untuk peningkatan kinerja. Hal ini disampaikan secara terpisah oleh Novi Mewengkan (Gerindra), James Karinda (Demokrat) Janny Tuuk (PDIP) Felly Runtuwene (Fraksi gabungan).
Ditempat berbeda Wakil Ketua Ormas Aliansi Indonesia Minsel, Dubles Weol menilai bahwa kinerja pejabat era gubernur SHS buruk yang kebanyakan karena berkarakter asal bapak senang (OBS). Parameternya adalah terkuaknya skandal makan minum (MaMi) Kantor Gubernur Sulut berbandrol 16 milyar yang oleh BPK dianggap suatu dugaan korupsi secara tersistem.
Bagi dia, temuan BPK ini suatu aib bagi pemerintahan SHS karena sangat bertolak belakang dengan slogan Mari Membangun Tanpa Korupsi. Terkuaknya kasus ini maka mantan Panwas Kecamatan Amurang Timur ini berpendapat pejabat era SHS kinerjanya buruk, sehingga layak diroling.(ran)