inimanado.com, Amurang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluhkan minimnya anggaran untuk pengawas pemilu yang diberikan Pemerintah Daerah (Pemda). Akibatnya, Bawaslu kesulitan membentuk Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascan) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Anggota Bawaslu, Nasrullah mengatakan, Panwascam dan PPL di beberapa daerah belum dibentuk karena belum mendapat sokongan dana dari Pemda. “Ada yang sudah terbentuk, ada yang dalam proses dan ada yang belum terbentuk karena masalah anggaran,” kata Nasrullah saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (20/5/2015). Seperti Kota Sibolga, Sumatera Utara. Meski, Panwascam sudah terbentuk, namun belum dapat bekerja maksimal karena anggaran yang diterima sangat minim. Pemda hanya memberikan anggaran Rp 300 juta. Padahal, dana yang dibutuhkan Rp 2,4 miliar. “Di Sibolga Panwascam sudah dilantik, namun tak bisa bekerja karena anggaran yang diberikan tidak berimbang, sangat diskriminatif,” ujar dia. Ia meminta Pemda berfikir objektif dalam memberikan anggaran penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu di daerah. Sebab, dalam menjalankan tahapan Pilkada serentak 2015, Pemda wajib memberikan fasilitas penyelenggara pemilu. “Pemda seperti tidak sadar diri. Padahal mereka yang membutuhkan dan berkewajiban memfasilitasi, baik dalam sektor anggaran, SDM maupun sarana prasana. Tapi ini tidak disadari,” kata Nasrullah. (Yudi)
