Manado – Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) Sulut meminta kepada panwaslu kabupaten/kota memonotoring rekrutmen anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan badan ad hock lainnya.
Ditegaskan Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Sulut Johnny AA Suak SE Msi, rekrutmen anggota PPK dan PPS serta KPPS harus steril dan berintegritas. Dimana salah satu syarat yang bersangkutan tidak masuk dalam kepengurusan partai politik dan bukan bagian dari tim pemenangan salah satu kandidat.
Menurut Suak, untuk mendapatkan pemilihan kepala daerah yang berkwalitas, harus diawali dengan rekrutmen penyelenggaran pemilu yang berkwalitas. Bagi dia, kalau penyelenggara pemilu sudah tidak independen, maka sudah dapat dipastikan kwalitas penyelenggaran pemilu jauh dari harapan bersama.
Suak mengintruksikan, bila ditemukan rekrutmen anggota PPK bermasalah, panwas harus secepatnya melakukan klarifikasi dan memberikan rekomendasi ke KPU agar supaya personel yang bermasalah segera tersebut harus diganti. Pihak KPU juga diingatkan agar memperhatikan rekomendasi panwas, karena kehadiran panwas adalah patner dalam mewujudkan suatu pemilu yang adil jujur transparan dan demokratis.(tim)
