Inimanado.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon mengusulkan anggaran sedikitnya Rp 12,7 miliar kepada pemerintah untuk ditata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015, guna mendukung suksesnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun depan.
Anggaran tersebut diperuntukkan pada satu putaran saja, sudah termasuk untuk membiayai pembuatan tempat pemungutan suara (TPS), sosialisasi, mencukupi kebutuhan logistik hingga membayar honor penyelenggara di semua tingkatan.”Yang diusulkan KPU kepada pemerintah untuk ditata dalam APBD 2015 khusus satu putaran pilkada sebesar Rp 12,7 miliar. Itu semua diperuntukkan bagi semua kebutuhan pilkada termasuk di dalamnya membayar honor penyelenggara dari tingkat kelurahan hingga kecamatan,” jelas Robby Golioth, Kepala Divisi Keuangan KPU Kota Tomohon. Selain Rp 12,7 miliar, KPU Tomohon menurut Golioth juga mengajukan anggaran untuk putaran kedua yang mencapai Rp 4,2 miliar, hingga total dana untuk pilkada Tahun 2015 mencapai Rp 16,9 miliar.
“Baiknya memang untuk dana pilkada ditata sekaligus dalam APBD untuk putaran pertama dan kedua, agar proses pemilihan bisa berlangsung sukses. Jika pun nantinya tidak ada putaran kedua, maka dana tersebut tak akan digunakan dan pasti dikembalikan ke kas daerah,” tuturnya.
Anggaran yang diajukan KPU ke pemerintah katanya diluar biaya pengamanan khusus Polri maupun TNI, kecuali pengamanan khusus yang biasanya dilakukan pada pemilu seperti sebelumnya. “Untuk biaya pengamanan dari Polri dan TNI tidak diusulkan, sebab terpisah pengajuannya oleh institusi yang berwenang,” ungkapnya. Saat ini KPU Tomohon terus mematangkan persiapan pilkada, yakni, selain menyusun regulasi juga mempersiapkan proses sosialisasi kepada masyarakat.
“Mulai September, tahapan pra-pilkada mungkin sudah dilaksanakan, setelah koordinasi dengan KPU Provinsi tuntas dilaksanakan. Sebab, pilkada direncanakan dilaksanakan serentak dengan provinsi,” tegasnya. Inspektur Kota Tomohon Djoike Karouw menegaskan, pemerintah akan mendukung penuh penganggaran untuk suksesnya pilkada, sebab menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana.
“Usulan anggaran pilkada sudah dimasukkan KPU, jadi penataannya di APBD mungkin akan disesuaikan dengan usulan tersebut, sebab tak ada lagi dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Untuk Panwaslu dan Polri juga akan diberikan, sebab proses pengawasan dan pengamanan dalam pilkada itu sangat penting,” terangnya. Harold Lolowang, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Tomohon menambahkan sebelum ditetapkan anggaran tersebut, akan dibahas bersama dengan DPRD, sehingga didapat anggaran yang ideal untuk suksesnya pilkada. “Besarannya berapa yang diajukan saya sudah lupa, tapi tetap akan ditata dalam APBD sebab pemerintah daerah wajib mendukung suksesnya pilkada,” tuturnya. James Kojongian, Ketua Komisi B DPRD Kota Tomohon menegaskan pihaknya akan mendukung penuh penganggaran untuk pilkada 2015, tak hanya untuk satu putaran saja, tapi dipersiapkan dua putaran. (mirel)
